Abstrak Artikel ini menguji kompleksitas seputar kekerasan yang dilakukan oleh Muslim terhadap komunitas Ahmadiyah di Indonesia di period baru demokrasi reformasi. Kekerasan muncul sejak 1998 pasca Suharto ketika beberapa kelompok Muslim seperti Entrance Pembela Islam (FPI), yang mengklaim bahwa Ahmadiyah adalah kelompok yang sesat menurut ortodoksi Islam. Artikel ini mencoba memahami mengapa dan bagaimana Ahmadiyah menjadi target serangan kekerasan oleh beberapa kelompok Muslim di period pasca Suharto dengan meningkatnya kelompok fundametalis Islam setelah menemukan kebebasan baru beragama. Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana faktor politik, ekonomi dan teologi Islam muncul sebagai faktor penting yang mengkontribusi atas serangan kekerasan. Melalui identifikasi studi kasus tertentu penyerangan di kota-kota lintas pulau Jawa dan Lombok, saya juga akan mengeksplorasi bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk menemukan solusi yang terbaik dan sejauhmana efektifitas kebijakan tersebut untuk menyelesaikan masalah.
Kehadiran mereka tidak hanya menjadi peluang besar bagi industri pariwisata, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
Namun, tidak semua aktivitas intelijen tersebut terkait dengan kepentingan rezim, melainkan ada juga yang merupakan bagian dari pertarungan kekuasaan atau pun konflik di inner institusi intelijen sendiri.
Undang-undang tersebut tidak mengatur bagaimana koordinasi antarkomunitas intelijen tersebut dalam memberikan produksi intelijen kepada presiden.
Equally, the Omnibus Work Generation Regulation also boundaries the groups of communities linked to the preparation in the AMDAL. The revised Write-up 26 (two) now not recognizes the participation of environmentalists and various applicable communities from the AMDAL organization/activity approach, because it strictly makes it possible for only the involvement in the ‘straight impacted communities’.
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang legal dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.
He is likewise regarded by numerous because the figure liable for the Tanjung Priok incident (the attack on the mosque congregation) plus the mysterious shootings during the eighties when hundreds of people who were viewed as criminals were observed dead around the streets. Inside a authorities posture, apart from serving as ABRI Commander in 1983-1988, he also served as Minister of Defense and Security as well as Commander of KOPKAMTIB.
Indonesia harus mampu memperkuat intelijen negara guna mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya pendadakan strategis. Intilijen harus mampu menjalankan fungsinya yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, Di Sini atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
Tidak hanya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kedatangan kapal pesiar dalam jumlah besar juga akan berdampak pada sektor transportasi dan logistik. Penyedia jasa angkutan darat, seperti taksi, bus wisata, dan kendaraan sewa, akan mengalami lonjakan permintaan, terutama untuk perjalanan dari pelabuhan menuju berbagai destinasi wisata.
18/2003 on Advocates dated five April 2003 (“Law 18/2003”) and Government Regulation No. 83/2008 on Demands and Strategies for Provision of Free of charge Lawful Aid dated 31 December 2008 (“GR 83/2008”), delegates the obligation to advocates to deliver gratis (pro bono) legal assistance to incapable justice seekers. To facilitate the provision of professional bono legal assistance more correctly and effectively, PERADI as the advocacy Firm has formed a department named Lawful Assist Centre (“PBH PERADI”) within the organization to equip its mission that can help people that request for lawful guidance. PBH PERADI could appoint an Advocate to offer Professional bono authorized assistance to incapable justice seekers, this is applicable equally to any application or request straight from incapable justice seekers. Apart from being an obligation, furnishing pro bono lawful help may be implemented with the initiative of the advocate itself for a form of devotion to your community. PERADI Rule No. one/2010 stipulates that advocate are suggested to deliver pro bono lawful support a minimum of fifty hours of work yearly. This provision is going to be employed as one among the necessities to get or to renew the Advocate copyright (“KTPA”) and when advocates couldn't fulfill this prerequisite, then the KTPA issuance will likely be deferred till this requirement is fulfilled.
Secara etimologis, otonomi daerah merupakan serapan bahasa asing yaitu berasal dari bahasa Yunani. Vehicle artinya ‘sendiri’ dan namous berarti ‘hukum’. Berarti otonomi daerah adalah kawasan yang memiliki hukum tersendiri. Kemudia pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah diberi pengertian sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah seluas-luasnya merupakan istilah yang sering disuarakan oleh banyak orang terutama para akademisi. Otonomi daerah bukan hal baru bagi Indonesia. Jika melihat catatan sejarah, dapat terlihat perjalanan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otonomi daerah dari masa kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Menurut Amrin Banjarnahor (2013), kolonial Belanda memberikan wewenang pada beberapa daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, terutama untuk daerah-daerah jajahan di Pulau Jawa.
The residents of Wadas Village held a peaceful demonstration to block the street when The federal government prepared to conduct a ‘socialisation’ on the andesite mining task in Wadas Village, Purworejo, Central Java for The federal government’s Bener Dam job. A gaggle of mothers sat in rows blocking the streets, reciting prayers and shalawat